Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditinjau berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kalicya, Glorya (2020) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditinjau berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1.Cover Skripsi.pdf

Download (70kB)
[img] Text
2.Lembar Persetujuan Skripsi.pdf

Download (13kB)
[img] Text
3.Lembar Pengesahan Skripsi.pdf

Download (28kB)
[img] Text
4.Kata Pengantar, daftar isi, dst..pdf

Download (23kB)
[img] Text
5.ABSTRAK.pdf

Download (8kB)
[img] Text
6.Bab I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (68kB)
[img] Text
7.BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (52kB)
[img] Text
8.BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (408kB)
[img] Text
9.BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (58kB)
[img] Text
10.BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10kB)
[img] Text
11.Daftar Pustaka Skripsi.pdf

Download (22kB)

Abstract

“Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”, Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada saat ini, Pemerintah Indonesia sedang masif dalam menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan infrastruktur, salah satu di antaranya adalah Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Pembangunan Utilitas KCJB berada di wilayah Jakarta hingga Bandung. Oleh karena itu, Pemerintah menyelenggarakan Pengadaan Tanah dari wilayah Jakarta hingga Bandung agar Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta Bandung dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya, ada hal yang menjadi halangan untuk terlaksananya Pembangunan Utilitas KCJB. Untuk itu, Undang-undang No. 2 Tahun 2012 hadir untuk memberi harapan agar Instansi yang menyelenggarakan pengadaan tanah dapat menyelesaikan konflik yang terjadi selama pelaksanaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengadaan tanah untuk Pembangunan Utilitas KCJB yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pembangunan
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 05 May 2021 01:59
Last Modified: 05 May 2021 01:59
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27733

Actions (login required)

View Item View Item