Ryantori, Aloysius (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penerapan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor 149/Pdt.sus.BPSK/2016/PN.Tng). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
1.COVER.pdf Download (23kB) |
|
Text
2.LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (84kB) |
|
Text
3.LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (106kB) |
|
Text
4.KATA PENGANTAR.pdf Download (293kB) |
|
Text
5.DAFTAR ISI.pdf Download (7kB) |
|
Text
6.ABSTRAK.pdf Download (156kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (83kB) |
Abstract
Dalam perjanjian jual beli tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Sengketa tersebut diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta dapat segera dilaksanakan Akan tetapi, seringkali pelaku usaha tidak melaksanakan hasil putusan BPSK dan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Pokok Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana implementasi hukum Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada putusan nomor 149/Pdt.Sus BPSK/2016/Pn.Tng dalam mewujudkan asas kepastian hukum? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan putusan Pengadilan Negeri nomor 149/Pdt.Sus BPSK/2016/Pn.Tng terdahap putusan arbitrase nomor 13/BPSK- TANGSEL/XII/2015 yang bersifat final and binding? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan BPSK tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membuka opsi untuk diajukannya upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya upaya keberatan tersebut memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan BPSK tersebut. Seharusnya pemerintah segera membuat peraturan yang lebih konkrit untuk memperjelas keberadaan BPSK sehingga hasil putusan BPSK dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.H., S.E., M.M., LL.M. |
Uncontrolled Keywords: | Tinjauan Yuridis, Sengeketa Konsumen, Penetapan Hukum |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 05 May 2021 06:10 |
Last Modified: | 05 May 2021 06:10 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27803 |
Actions (login required)
View Item |