Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Asas Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dalam Kasus PT.Kalista Alam Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Darma, Malvin Edi (2018) Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Asas Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dalam Kasus PT.Kalista Alam Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER.pdf Download (34kB)
	Text 2. LEMBAR PERSETUJUAN.docx Download (167kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (894kB)
	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (64kB)
	Text 6. ABSTRAK fix abis sidang.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSATAKA.pdf Download (163kB)

Abstract

Untuk melindungi hutan, Indonesia membentuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun masih banyak perbuatan yang merusak hutan, salah satunya pembakaran hutan. Salah satu pelaku pembakaran hutan di Indonesia adalah PT Kalista Alam. Pada tahun 2012 PN Meulaboh menyatakan PT. Kalista Alam Wajib bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dan putusan ini dikuatkan hingga Mahkamah Agung, namun pada 2017 PT. Kalista Alam menggugat balik KLHK dengan dasar error in objecto, dimana dalam perkara ini majelis hakim memenangkan PT. Kalista Alam dan mengakibatkan PT. Kalista Alam bebas untuk tidak mengganti kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip polluter pay principle dan strict liability dalam kasus PT. Kalista Alam belum diterapkan secara maksimal, di mana hal ini terlihat dengan lepas nya PT. Kalista Alam untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya, padahal koordinat yang dimasudkan oleh KLHK pada putusan sebelumnya tidak sepenuhnya salah. Sehingga apabila kita mengacu pada prinsip polluter pay principle dan strict liability seharusnya PT. Kalista Alam tetap wajib membayar ganti rugi oleh karena perbuatannya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat berat. Selain itu perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang menimbulkan ancaman serius. Maksudnya adalah perbuatan itu menimbulkan lingkungan tidak bisa lagi kembali kepada kondisinya yang semula serta berdampak luas seperti terganggunya kesehatan manusia. Oleh karena itu penulis menyarankan agar penegak hukum melakukan pelatihan supaya memiliki pendapat yang sama mengenai penerpan prinsip polluter pay principle dan strict liability terhadap pelaku pembakaran hutan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Polluter pay principle, strict liability,penerapan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	05 May 2021 07:46
Last Modified:	05 May 2021 07:46
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/27885

Actions (login required)

View Item