Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara PT Bangun Karya Pratama Dengan Nine AM Ltd Yang Tidak Mengunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar

Girisoma, Thomas Aryanto (2018) Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara PT Bangun Karya Pratama Dengan Nine AM Ltd Yang Tidak Mengunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. Cover.pdf Download (99kB)
	Text 2. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (517kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (875kB)
	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (12kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf Download (11kB)

Abstract

Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu pergolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya memerlukan perangkat hukum nasional yang sesuai dengan hukum perikatan atau kontrak yang berkembang dinamis dalam masyarakat melengkapi perangkat perundang-undangan. Mulai dari perjanjian perjanjian dari kesepakatan nasional hingga perjanjian internasional, dengan adanya perkembangan waktu tentu saja ada banyak perkembangan termasuk dalam pengembangan di bidang perjanjian. Dalam putusan nomor 450 / Pdt.G / 2012 / PN Jkt.Bar dimana PT Bangun Karya Pratama Lestari menggugat Nine AM Ltd. majelis hakim memutuskan bahwa perjanjian tersebut batal dan karena melanggar Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 karena hakim menganggap perjanjian tersebut melanggar Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdata yang berbunyi "suatu sebab yang halal" "Pasal hakim ini salah menafsirkan eksklusi undang-undang tentang pengumuman perjanjian. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana seharusnya penerapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan harus diterapkan di Indonesia melalui metode penulisan yang bersifat normatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data skunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menggambarkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa bahasa indonesia tidak melanggar ketentuan 1320 KUHPerdata karena akta yang hanya merupakan bukti.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. S. Atalim, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Pinjam Meminjam, Bahasa
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	06 May 2021 05:59
Last Modified:	06 May 2021 05:59
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28152

Actions (login required)

View Item