Permatasari, Yusi (2018) Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
![[img]](http://repository.untar.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1. cover.pdf Download (247kB) |
|
Text
2. tanda persetujuan skripsi siap uji.pdf Download (57kB) |
|
Text
3. tanda pengesahan skripsi.pdf Download (144kB) |
|
Text
4. abstrak.pdf Download (62kB) |
|
Text
12. daftar pustaka.pdf Download (159kB) |
Abstract
Pada tataran masyarakat, praktik paranormal dianggap sebagai hal yang umum. praktik paranormal dipercaya dapat membantu segala bentuk kebutuhan kehidupan masyarakat. Paranormal pada umumnya terbagi menjadi 2 golongan, paranormal dengan ilmu putih yang kekuatannya digunakan untuk keperluan penyembuhan kesehatan manusia dan paranormal dengan ilmu hitam dimana ilmunya dapat merugikan dan mencelakai manusia lainnya. Sejak zaman dahulu sesungguhnya praktik paranormal dengan ilmu hitam telah dilarang keberadaannya. Pada tataran hukum pidana praktik paranormal telah dimasukkan sebagai tindak kriminal, yang diatur dalam Pasal 545, Pasal 546 dan pasal 547 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun terdapat kendala dalam implementasi hukumnya atau dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sosiologis empiris, menggunakan teori sistem hukum, teori hukum progresif dan penegakan hukum. Pasal 545, 546 dan 547 KUHP terkendala oleh unsur sistem hukumnya sendiri yakni Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Pada faktor struktur hukum aparat penegak hukum kesulitan terhadap pembuktian tindak pidana yang hendak mencari kebenaran materiil, sedangkan pada tataran substansi hukum Pasal 545, 546, dan 547 KUHP terkategori sebagai tipiring ditambah tidak dijabarkannya tata cara pembuktian dalam KUHAP, sedangkan pada tataran tataran budaya hukum dikarenakan cara berfikir masyarakat Indonesia yang hukum adatnya berlandaskan konsep religiomagis kosmis, sehingga sulit untuk terlepas dari cara berfikir masyarakat akan hal-hal mistis atau gaib sekalipun zaman sudah modern. Saran kepada DPR dan pemerintah perlu membangun komitmen untuk mengundangkan RKHUP sehingga menjadi solusi yang tepat dalam menanggulangi kejahatan dengan latar belakang praktek paranormal palsu.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Yuwono Prianto, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Paranormal, Tindak Pidana |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 06 May 2021 06:26 |
| Last Modified: | 06 May 2021 06:26 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28173 |
Actions (login required)
 |
View Item |
