Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Samosir, Marlina (2021) Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
ABSTRAK format pdf.pdf

Download (288kB)
[img] Text
COVER TESIS format pdf.pdf

Download (234kB)
[img] Text
DAFTAR ISI format pdf.pdf

Download (188kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA format pdf.pdf

Download (304kB)
[img] Text
LEMBAR PENGESAHAN TESIS format pdf.pdf

Download (272kB)

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang talah membawa bencana bagi kehidupan Perekonomian Nasional, khusus-nya bagi bangsa Indonesia sehingga untuk mengungkap kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan dengan penegakan biasa, akan tetapi dilakukan dengan luar biasa. Salah satu pelaku tindak pidana korupsi adalah seorang pejabat sehingga tindak pidana korupsi disebut juga sebagai white collar crime. Pejabat mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan tindak pidana korupsi lewat wewenang dan jabatan yang melekat oleh sebab itu diperlukan strategi dan teknik tertentu untuk memberantas tindak pidana korupsi pada ligkungan pejabat publik, yakni dengan tindakan represif yang diantara-nya adalah pemberian hukuman berat memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi dan pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. namun ketentuan pencabutan hak menduduki jabatan publik dan hak politik terpidana tindak pidana korupsi menuai kontroversi mengingat disatu sisi untuk bagaimana memberi efek jera bagi pelaku korupsi, tetapi disisi lain ada yang yang menganggap bertentangan dengan hak asasi manusia jika hak politik dicabut, namun mengabaikan hak-hak orang banyak oleh karena itu dalam pencabutan hak politik menduduki jabatan publik terutama lama pencabutan hak politik urgensi di Implementasikan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi agar menjadi kepastian hukum bagi penegak hukum dalam memutus pencabutan hak serta memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H, M.H.
Uncontrolled Keywords: Jabatan Publik, Pencabutan Hak Politik
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 06 May 2021 06:54
Last Modified: 06 May 2021 06:54
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28201

Actions (login required)

View Item View Item