Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Clara, Clara (2018) Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
COVER SKRIPSI.pdf

Download (1MB)
[img] Text
TANDA PERSETUJUAN SIAP SKRIPSI.pdf

Download (104kB)
[img] Text
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.pdf

Download (184kB)
[img] Text
Daftar Isi, Abstrak Dll.pdf

Download (88kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (101kB)

Abstract

Dewasa ini, manusia membutuhkan banyak bantuan untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kegiatannya. Macam-macam benda yang membantu kehidupan manusia pada kehidupan milenial sekarang adalah kendaraan, gadgets, media pembayaran, dan hal lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul jenis benda yang lain, yaitu produk digital. Perkembangan produk digital ini diikuti pula dengan perkembangan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran via PayPal, virtual account, kartu kredit, dan akhir-akhir ini muncul metode pembayaran baru yang mendapat perhatian publik yaitu metode pembayaran yang menggunakan mata uang virtual. Jika dulu uang hanya berbentuk fisik, sekarang terdapat uang dalam bentuk virtual. Salah satu jenis mata uang virtual yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah Bitcoin. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum Bitcoin sebagai mata uang virtual di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kedudukan hukum Bitcoin di Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai salah satu jenis mata uang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, namun dapat digolongkan sebagai salah satu subjek kontrak berjangka. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia memperbaharui daftar subjek kontrak berjangka pada kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, sehingga akan terdapat kepastian dan kejelasan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Bitcoin. Uang. Mata Uang Virtual.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 06 May 2021 07:23
Last Modified: 06 May 2021 07:23
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28237

Actions (login required)

View Item View Item