Sugiharto, Evani (2018) Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Jual Beli Tanah, Pembuktian, Akta Notarial. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
cover.pdf Download (44kB) |
|
Text
Tanda Persetujuan.pdf Download (170kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (213kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (37kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (22kB) |
|
Text
Daftar pustaka.pdf Download (39kB) |
Abstract
Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembagalembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem dimana yang menjadi obyeknya adalah hak penguasaan atas tanah. Di bidang pertanahan, dalam menghadapi kasus-kasus konkret, pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat diwujudkan hanya dengan tersedianya perangkat hukum. Diperlukan kegiatan pendaftaran tanah yang nantinya akan menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang kuat. Tetapi tidak semua orang yang mendapatkan hak atas tanah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dan juga ketidakjelasan atas alas hak atas tanah yang dimiliki. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2849 berdasarkan data yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat atas obyek tanah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan primer, sekunder, dan didukung dengan hasil wawancara dengan para ahli terkait, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penulisan menggambarkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah pada tanggal 5 Desember 2013 Nomor 991 tidak sesuai dengan prosedur Pasal 26 Ayat 1 jo. Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 3 huruf C PP Nomor 24 Tahun 1997 karena telah diterbitkan lebih cepat 7 hari sebelum masa pengumuman berakhir sehingga pada sertipikat HGB No. 2849/Cilandak Barat terdapat cacat prosedural.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Dr. Hasni, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Agraria, Sengketa Pertanahan |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 06 May 2021 07:38 |
Last Modified: | 06 May 2021 07:38 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28260 |
Actions (login required)
View Item |