Tinjauan tentang Penolakan Pemerintah Republik Indonesia atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Lovelycia, Keivelyn (2021) Tinjauan tentang Penolakan Pemerintah Republik Indonesia atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Download (154kB)
	Text Lembar Pengesahan_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Download (27kB)
	Text Lembar Persetujuan_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Download (45kB)
	Text Kata Pengantar_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Download (103kB)
	Text Daftar Isi_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Download (12kB)
	Text Daftar Isi_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Download (12kB)
	Text BAB I_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text BAB V_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text Daftar Pustaka_Keivelyn Lovelycia_205170096.pdf Download (117kB)

Abstract

Wacana kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) ke Indonesia pada Februari 2020 menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Presiden Joko Widodo telah memutuskan tak akan mengizinkan 689 WNI eks ISIS kembali ke tanah air dengan pertimbangan keamanan. Keputusan ini dianggap bertentangan dengan hukum positif Indonesia, dimana WNI tidak boleh dilarang untuk masuk/kembali ke Indonesia. Lalu bagaimana tanggung jawab negara terhadap WNI eks ISIS jika ditinjau dari hukum positif Indonesia? Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif, sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), serta teknik analisis data yang digunakan ialah metode deduktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas warga negaranya, yang artinya WNI eks ISIS tidak boleh dilarang untuk kembali ke Indonesia karena masih berstatus kewarganegaraan Indonesia serta para WNI eks ISIS dapat dikenakan hukuman pidana Indonesia dan harus menjalankan deradikalisasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebaiknya Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali terkait kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia sebagaimana yang diatur di hukum positif Indonesia. Apabila Pemerintah Indonesia tetap mengambil langkah untuk menolak kepulangan mereka, maka ada baiknya pemerintah memberikan alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menolak kepulangan mereka.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab Negara, Terorisme, ISIS, Deradikalisasi, Penangkalan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 May 2021 07:34
Last Modified:	07 May 2021 07:34
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28603

Actions (login required)

View Item