Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya / Irvan Jonathan Kwelju

Kwelju, Irvan Jonathan (2017) Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya / Irvan Jonathan Kwelju. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Peredaran kosmetik diatur dalam Pasal 105 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa "Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan." Namun pada kenyataan banyak produk kosmetik beredar di pasaran mengandung bahan berbahaya. Permasalahan yang dihadapi adalah apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya? dan apa upaya yang dilakukan BPOM terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat diberikan oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif. Upaya yang dilakukan BPOM terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan melakukan tindakan dalam rangka meningkatkan pengamanan kosmetik, antara lain dengan pendaftaran, penilaian, dan pengujian terhadap produk kosmetik sebelum beredar ke masyarakat. BPOM dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan masyarakat secara bersama-sama untuk lebih berperan aktif melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Dalam upaya mengatasi peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dilakukan BPOM kurang maksimal terkait dengan pemberian sanksi, sebaiknya pelaku usaha tersebut tidak hanya diberikan sanksi administratif, namun juga diberikan sanksi pidana.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 04 Jul 2018 08:36
Last Modified: 04 Jul 2018 08:36
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2876

Actions (login required)

View Item View Item