Analisis Yuridis Peaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum DaIam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RepubIik Indonesia

SeaItieI, MarseIIy (2021) Analisis Yuridis Peaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum DaIam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RepubIik Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (16kB)
	Text Keabsahan dan Keaslian Penulisan Skripsi.docx.pdf Download (187kB)
	Text Lembar Persetujuan yang ditandatangani.pdf Download (90kB)
	Text Lembar Pengesahan yang sudah ditandatangani.pdf Download (206kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (96kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (14kB)
	Text Abstrak.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (172kB)

Abstract

Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga, salah satunya Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan menjadikan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Permasalahan diteliti menggunakan metode penelitian normatif. Proses pelaksanaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan menimbulkan adanya kekosongan hukum karena ketidaksesuaian dengan KUHAP yang tidak mengatur mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan sistem satu atap yang menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain. Tetapi di sisi lain, pelaksanaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan dengan sistem satu atap oleh lembaga kejaksaan merupakan suatu efisiensi dalam proses penanganan perkara bahkan kemudahan dalam berkoordinasi antar penyidik dan penuntut umum. Penerapan kewenangan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam praktik menimbulkan sisi positif dan negatif. Sehingga, proses pelaksanaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan harus ada pengaturan yang jelas dan penyesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta menambah kualitas jaksa sebagai aparat penegak hukum agar menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Jaksa, Penyidikan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 May 2021 03:02
Last Modified:	19 May 2021 03:02
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28908

Actions (login required)

View Item