Analisis Terhadap Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Ditinjau Dari Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Konvensi Hak Anak (Contoh Kasus: Polwan Gagal Adopsi Anak Karena Terhalang PP)

Hasiholan, Stanley Noer (2018) Analisis Terhadap Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Ditinjau Dari Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Konvensi Hak Anak (Contoh Kasus: Polwan Gagal Adopsi Anak Karena Terhalang PP). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1. Cover.pdf

Download (16kB)
[img] Text
2. Siap Uji.pdf

Download (118kB)
[img] Text
3. Pengesahan.pdf

Download (123kB)
[img] Text
5. DAFTAR ISI.pdf

Download (85kB)
[img] Text
6. ABSTRAK.pdf

Download (85kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (90kB)

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilihat mulai dari konstitusi negara yaitu UUD 1945 sampai dengan ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi salah satunya adalah penelantaran anak. Penelantaran anak dapat diatasi dengan cara melakukan pengangkatan anak. Permasalahan yang terjadi bahwa PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 3 ayat 2 mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang terdapat didalam Konvensi Hak Anak yang prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 3 ayat 2 bertentangan dengan prinsip Non-Diskriminasi yang terdapat di dalam Konvensi Hak Anak. Penulis meneliti dengan menggunakan metode normatif yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan dalam hal anak yang tidak diketahui asal usulnya maka harus seagama dengan agama mayoritas penduduk setempat sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang terdapat di dalam Konvensi Hak Anak bahwa negara-negara pihak harus menghormati hak-hak anak tanpa diskriminasi macam apa pun tanpa menghiraukan ras, warna kulit, bahasa, agama, dan lainnya. Penulis berharap pemerintah lebih mengkaji lagi mengenai PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut agar sesuai dengan prinisp-prinisp yang terdapat didalam Konvensi Hak Anak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Hj, Mulati, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Prinsip Non-Diskriminasi, Konvensi Hak Anak
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 19 May 2021 03:29
Last Modified: 19 May 2021 03:29
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28922

Actions (login required)

View Item View Item