Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/201

Shilby, Sunny (2021) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/201. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Download (51kB)
	Text Lembar Persetujuan yang ditandatangani (scan) Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Download (187kB)
	Text Lembar Pengesahan yang sudah ditandatangani (Scan) Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Download (318kB)
	Text Kata Pengantar PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Download (120kB)
	Text Daftar Isi Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Download (306kB)
	Text Abstrak Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Download (184kB)
	Text Bab 1 Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text Bab 2 Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text Bab 3 Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Bab 4 Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text Bab 5 Format PDF - Sunny Shilby (205179102).pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text Daftar Pustaka Format PDF- Sunny Shilby (205179102).pdf Download (307kB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut disebut tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dianggap suatu perbuatan yang membahayakan usaha negara untuk mencapai tujuan negara. Hal ini menjadi dasar negara Indonesia membuat peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini menjadi harapan bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi namun penerapan Undang-Undang ini terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya sering mengalami ketidaksesuaian. Salah satu ketidaksesuaian penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan lepas pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan lepas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa secara hukum tidak tepat. Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi menempuh prosedur gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian negara akibat perkara tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 May 2021 05:17
Last Modified:	19 May 2021 05:17
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28979

Actions (login required)

View Item