Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pemanfaatan Tanah Pertanian Di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Gazali, Narumi Bungas (2021) Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pemanfaatan Tanah Pertanian Di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
Cover Skripsi Narumi 205170042 .pdf

Download (47kB)
[img] Text
Lembar Persetujuan Narumi 205170042.pdf

Download (37kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan Narumi 205170042.pdf

Download (91kB)
[img] Text
Kata Pengantar Narumi 205170042.pdf

Download (97kB)
[img] Text
Daftar Isi Skripsi Narumi 205170042 .pdf

Download (140kB)
[img] Text
Abstrak Narumi 205170042.pdf

Download (36kB)
[img] Text
Skripsi Bab 1 Narumi 205170042 .pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB)
[img] Text
Skripsi Bab 2 Narumi 205170042 .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)
[img] Text
Skripsi Bab 3 Narumi 205170042.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (130kB)
[img] Text
Skripsi Bab 4 Narumi 205170042 .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (214kB)
[img] Text
Skripsi Bab 5 Narumi 205170042.pdf
Restricted to Registered users only

Download (37kB)
[img] Text
Daftar Pustaka Narumi 205170042.pdf

Download (118kB)

Abstract

Keterbatasan kemampuan ekonomi dan keterbatasan jumlah lahan menimbulkan praktik perjanjian bagi hasil dalam pengusahaan lahan pertanian masih sering dijumpai. Melalui UU 2/60 pemerintah mewajibkan pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian yang semula dilakukan secara lisan berdasarkan hukum kebiasaan menjadi tertulis di hadapan kepala desa untuk menciptakan keadilan bagi penggarap yang selalu berada pada posisi lemah. Hingga saat ini masyarakat pada Desa Bojongmenteng, Desa Leuwidamar, dan Desa Cisimeut masih melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan porsi pembagian hasil yang tidak memenuhi ketentuan Inpres 13/80. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala oleh pemerintah pusat mengenai kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis berdasarkan ketentuan dalam UU 2/60 dan Inpres 13/80. Penelitian ini menggunakan metode empiris di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Perjanjian Bagi Hasil, Pemanfaatan Tanah, Pertanian
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 19 May 2021 06:49
Last Modified: 19 May 2021 06:49
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/28999

Actions (login required)

View Item View Item