Penerapan Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Mal Administrasi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tanaya, Vincent (2018) Penerapan Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Mal Administrasi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (58kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .pdf Download (294kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (11kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (63kB)

Abstract

Pelanggaran hukum terkait mal administrasi yang dilakukan oleh Notaris dapat dipengaruhi beberapa faktor yakni: faktor sumber daya manusia, faktor substansi hukum serta faktor pengawasan notaris. Hal ini terjadi karena moral, integritas rendah serta tuntutan kesejahteraan dari Notaris yang bersangkutan. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana akibat hukum dari timbulnya akta otentik yang dibuat notaris terkait dengan mal administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris sebagai organisasi yang dapat mengikat terhadap notaris yang melanggar mal administrasi tentang wasiat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari timbulnya akta otentik yang dibuat notaris terkait dengan mal administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah merupakan bentuk pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) huruf i dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka bilamana hal ini merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Penerapan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris sebagai organisasi yang dapat mengikat terhadap notaris yang melanggar mal administrasi tetap mengacu pada Pasal 84 dan 85 UUJN. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, sedangkan dalam KUHP notaris bisa disidik berdasarkan Pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 372 KUHP. Agar seorang Notaris dan para pihak terhindarkan dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik dalam proses pembuatan akta otentik dihadapan Notaris terkait dengan mal administrasi, maka Notaris dan para pihak harus memiliki sifat kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Endang Pandamadari, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Mal Administrasi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	19 May 2021 07:52
Last Modified:	19 May 2021 07:52
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29025

Actions (login required)

View Item