Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar Suncream yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek tidak terdaftar Hotincream yang memiliki ijin edar dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) / Clarissa Claudia

Claudia, Clarissa (2017) Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar Suncream yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek tidak terdaftar Hotincream yang memiliki ijin edar dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) / Clarissa Claudia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Adanya sengketa antara pemilik Merek terdaftar SUNCREAM sebagai Penggugat dengan pemilik Merek tidak terdaftar HOTINCREAM sebagai Tergugat, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi karena ditemukannya peredaran produk sejenis di pasaran pada kelas yang sama, yaitu kelas 5. Produk yang beredar ini, Mereknya tidak terdaftar di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan Merek terdaftar belum mendapat ijin edar oleh BPOM, terkait dengan klaim penggunaan berkonotasi tabir surya. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat, karena Tergugat melakukan tindakan persaingan tidak sehat di dunia usaha, sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana perlindungan terhadap Merek terdaftar SUNCREAM dan Merek tidak terdaftar HOTINCREAM ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek serta bagaimana hubungan hukum terhadap ijin peredaran antara Merek terdaftar SUNCREAM dengan Merek tidak terdaftar HOTINCREAM. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, serta didukung dengan data wawancara. Hasil penelitian disimpulkan, Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum dan Merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta mengenai hubungan ijin peredaran kedua produk tersebut dapat dilakukan, apabila SUNCREAM telah mendapatkan ijin edar dari BPOM, sedangkan HOTINCREAM tetap dapat mengedarkan produknya karena telah memenuhi syarat ketentuan dari BPOM. Berdasarkan hukum, Tergugat dapat dikenakan sanksi pelanggaran Merek, dimana sebelum melakukan peredaran, Mereknya tidaklah terdaftar di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya pemerintah lebih teliti mengenai produk dengan Merek terdaftar dan Merek tidak terdaftar, sehingga ijin peredaran tidak dapat diberikan apabila Merek tersebut belum terdaftar karena dapat merugikan pihak lain

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jul 2018 01:40
Last Modified: 05 Jul 2018 01:40
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2920

Actions (login required)

View Item View Item