Analisis Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Contoh Kasus Penetapan Diversi Nomor 01.Div.JPU/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Sel)

Kurniawan, Yusuf (2017) Analisis Penerapan Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Contoh Kasus Penetapan Diversi Nomor 01.Div.JPU/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (145kB)
	Text Lembar persetujuan.pdf Download (613kB)
	Text Lembar pengesahan.pdf Download (840kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (88kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (154kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB)

Abstract

Pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh JPU dalam perkara Anak AIP yang diperkuat dengan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta dengan Penetapan Diversi Nomor 01.Div.JPU/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Sel tidak memenuhi syarat baik menurut UU SPPA, PP diversi dan PERJA diversi, karena Anak AIP dikenakan dakwaan tunggal Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara Sehingga timbul permasalahan yaitu: mengapa jaksa penuntut umum mengajukan diversi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR PER 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap perbedaan syarat diversi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan diversi harus memperhatikan asas Lex Superior Derogat Lex Inferior, yang menjadi peraturan tinggi adalah Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, berdasarkan asas tersebut maka pelaksanaan diversi dengan Penetapan Diversi Nomor 01.Div.JPU/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Sel, tidak sesuai dengan asas Lex Superior Derogat Lex Inferior. Penulis berpendapat isi dari Pasal 3 PERMA diversi harus direvisi karena bertentangan dengan bunyi Pasa 7 ayat (2) UU SPPA, sehingga dalam melindungi hak Anak juga tetap tercapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Hj. Mulati, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Diversi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	21 May 2021 09:28
Last Modified:	21 May 2021 09:28
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29327

Actions (login required)

View Item