Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dengan Pekerja Wanita Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak

Safaruddin, Ridwan (2021) Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dengan Pekerja Wanita Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. COVER.pdf Download (102kB)
	Text 2. PERSETUJUAN TESIS.pdf Download (85kB)
	Text 3. PENGESAHAN TESIS.pdf Download (108kB)
	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (216kB)
	Text 6. ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (306kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan atas Hak-Hak Pekerja Wanita serta Kewajiban Pengusaha dengan Perjanjian Kerja Para Pihak dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Kewajiban pengusaha atas hak dari individu yang menjadi cakupan dari perlindungan hukum Pekerja Wanita sehubungan dengan dilanggarnya Hak Reproduksi (Analisa Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr dan Putusan Nomor: 01/G/2014/PHI-PN.PDG) ditinjau dari peraturan yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang peneliti gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini tidak dibatasi hanya 1 (satu) pendekatan saja melainkan dalam penelitian dapat dilakukan dengan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif, fokusnya penelitian ini mengacu kepada data kepustakaan, yang diteliti oleh Penulis dengan pisau analisa menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau hukum positif, kemudian Penulis menguraikan teori-teori hukum dan pendapat Para Ahli yang relevan sengketa yang akan dianalisis dan akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Perundang-Undangan atas hak-hak pekerja wanita serta kewajiban pengusaha dengan Perjanjian Kerja para pihak, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masuk dalam lingkup hukum publik, sedangkan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja berada pada lingkup hukum privat, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap pekerja dikarenakan antara pekerja dengan pemberi kerja seringkali dihadapkan pada bargaining position yang tidak seimbang, sehingga dalam hal ini Perjanjian atas kesepakatan para pihak harus memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan terhadap Pekerja Wanita sehubungan dengan dilanggarnya Hak Reproduksi bahwa Hak pekerja yang sebagaimana harus didapatkan bagi sestiap individu memiliki hubungan hukum, dimana perempuan dalam dunia kerja memiliki kesempatan yang sama yang dijamin di dalam undang-undang yang diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. (G) Acuan : 67 buku (1982-2015) + 5 Perundang-undanggan dan 4 Jurnal. (H) Pembimbing : DR,.Ariawan Gunadi S,H.,M,H. (I) Penulis : Ridwan Safaruddin

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : DR,.Ariawan Gunadi S,H.,M,H.
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 May 2021 03:10
Last Modified:	24 May 2021 03:10
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29385

Actions (login required)

View Item