Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan

Federik, Steven (2021) Pendirian Bumdes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Steven Federik_2171820023.pdf Download (696kB)
	Text Bab isi_Steven Federik_2171820023.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Steven Federik_2171820023.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text Lampiran_Steven Federik_2171820023.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)

Abstract

BUMDes yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai badan usaha, namun belum secara tegas tertulis sebagai badan hukum. Tidak ditegaskannya kedudukan BUMDes sebagai badan hukum mengakibatkan sejumlah hal, di antaranya BUMDes tidak memiliki legal standing atau kedudukan yang sah dan setara di hadapan hukum. Melihat fakta tersebut menunjukkan bahwa BUMDes belum bisa betul-betul menggunakan payung hukum dari BUMDes sendiri. BUMDes yang dibentuk melalui musyawarah desa dan disahkan melalui peraturan desa yang berarti sah sebagai badan hukum, belum dapat menyetarakan kedudukannya di hadapan hukum. Kondisi ini menjadikan BUMDes sulit menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain dan sulit menjangkau modal perbankan sehingga menghambat kesempatan perluasan usaha BUMDes. Maka dari itu, seringkali ditemukan pengurus BUMDes menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta, salah satunya akta pendirian BUMDes Margakarya Bangkit. Tujuan dibuatkan akta tersebut yaitu untuk membuat rekening yang dipersyaratkan pihak bank serta untuk memudahkan kerjasama bisnis dengan pihak lain. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah legalitas dan implikasi hukum terhadap pendirian BUMDes dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian BUMDes Margakaya Bangkit dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Akta pendirian perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit telah memenuhi syarat legalitas sebagai akta yang ditentukan Pasal 1868 jo Pasal 1338 KUHPer karena dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta adanya kehendak pemohon, sehingga implikasinya memiliki kekuatan hukum dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk proses pembukaan rekening yang dipersyaratkan pihak bank. Akan tetapi, suatu kekeliruan ketika menganggap pendirian BUMDes dilakukan dengan membuat akta notaris apalagi berbentuk akta perkumpulan, sehingga berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a UUJN jo Pasal 16 Ayat (11) tindakan notaris TN, SH, MH dalam menjalankan tugasnya tidak cermat dalam memahami ketentuan perundang-undangan BUMDes yang semestinya BUMDes tidak perlu di aktakan karena cukup dengan Peraturan Desa sudah sah sebagai badan hukum. Selain itu, notaris juga melanggar Pasal 3 angka ke-5 jo Pasal 6 Kode Etik Notaris. Sebagai seorang notaris harus memiliki pengetahuan yang luas termasuk masalah pendirian BUMDes yang tidak perlu akta notaris. Atas pelanggaran UUJN dan Kode Etik tersebut notaris TN, SH, MH, dapat dikenai sanksi administrasi dengan peringatan tertulis atau teguran dari organisasi notaris.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn
Uncontrolled Keywords:	BUMDes Margakaya Bangkit, Desa, Akta Notaris, Perkumpulan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 May 2021 03:30
Last Modified:	31 Oct 2023 03:10
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29404

Actions (login required)

View Item