Perlindungan Hukum Perusahaan Asuransi Sebagai Kreditur Terhadap Debitur Perorangan Yang Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Destriana, Ulanda (2021) Perlindungan Hukum Perusahaan Asuransi Sebagai Kreditur Terhadap Debitur Perorangan Yang Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Ulanda Destriana_217182004.pdf Download (593kB)
	Text Bab isi_Ulanda Destriana_217182004.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka_Ulanda Destriana_217182004.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text Lampiran_Ulanda Destriana_217182004.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)

Abstract

Dalam kasus ini debitur melakukan wanprestasi membuat perusahaan asuransi sebagai kreditur merasa dirugikan. Diperlukan aturan hukum dalam melaksanakan pembebanan Hak Tanggungan guna melindungi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dengan menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Rumusan masalah ialah bagaimana perlindungan hukum kepada Perusahaan Asuransi selaku kreditur ketika debitur perorangan wanprestasi dengan jaminan hak tanggungan melalui APHT berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tahun 1996 Nomor 4 mengenai Hak Tanggungan (UUHT), dan bagaimanakah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan menurut ketentuan UUHT. Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Pelaksanaan pengikatan perjanjian dengan jaminan Hak Tanggungan di PT XXX dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam Akta Pinjam Meminjam, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan APHT dihadapan Notaris/PPAT. Penyelesaian Wanprestasi dengan Menggunakan Hak Tanggungan di PT XXX dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan, surat peringatan dan surat somasi. Dalam UUHT yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan ketika debitur wanprestasi yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), (30), Pasal 20 ayat (2), (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 7. Dalam penelitian ini, pihak kreditur sudah mengeksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 20 UUHT yaitu kreditur akan melakukan pelelangan umum terhadap obyek hak tanggungan sebagai pelunasan piutangnya. ABSTRACT THESIS TITLE : Perlindungan Hukum Perusahaan Asuransi Sebagai Kreditur Terhadap Debitur Perorangan Yang Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) STUDENT NAME : Ulanda Destriana NIM : 217182004 KEY WORDS : Deed Of Granting Of Dependent Rights, Dependent Rights, Guarantees, Default. CONTENTS ABSTRACT : In this case the debtor commits a default making the insurance company as a creditor feel harmed. The rule of law is required in the implementation of the burden of Dependent Rights in order to protect creditors against debtors who default by using the Deed of Granting Of Dependent Rights (APHT). The formulation of the problem is how legal protection to the Insurance Company as a creditor when the individual debtor defaults with the guarantee of dependent rights through APHT in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996 on Dependent Rights (UUHT), and how the execution of Dependent Rights in accordance with the provisions of the. The approach method is juridical normative, the research specification is descriptive analysis and data collection techniques using interviews and literature studies. The implementation of binding agreement with the guarantee of Dependent Rights in PT XXX is carried out in accordance with the agreement of both parties contained in the Deed of Borrowing, Power of Attorney To Impose Dependent Rights (SKMHT) and APHT before a Notary/PPAT. Settlement of Default by Using Dependent Rights in PT XXX is carried out using notification letter, warning letter and somasi letter. In UUHT that provide legal protection to creditors as holders of dependent rights when the debtor defaults, namely Article 1 number 1, Article 6, Article 14 paragraph (1), (2), (30), Article 20 paragraph (2), (3), Article 11 paragraph (2), and Article 7. In this research, the creditor has carried out the execution of the object of dependent rights in accordance with Article 20 UUHT is the creditor will conduct a public auction of the object of dependent rights as the repayment of his receivable.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Akta pembberian hak tanggungan (apht), hak tanggungan, jaminan, wanprestasi.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	24 May 2021 03:44
Last Modified:	31 Oct 2023 03:12
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29413

Actions (login required)

View Item