Kandiawan, Jessica (2021) Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Tercatat Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (GREN) Tahun 2017). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
1. Cover.pdf Download (260kB) |
|
Text
2. Tanda Persetujuan Skripsi.pdf Download (66kB) |
|
Text
3. Tanda Pengesahan Skripsi.pdf Download (76kB) |
|
Text
lembar pernyataan keabsahan skripsi.pdf Download (189kB) |
|
Text
4. Kata Pengantar.pdf Download (110kB) |
|
Text
5. Daftar Isi.pdf Download (128kB) |
|
Text
6. Abstrak.pdf Download (87kB) |
|
Text
7. Daftar Singkatan.pdf Download (68kB) |
|
Text
8. Daftar Tabel.pdf Download (49kB) |
|
Text
9. Daftar Gambar.pdf Download (41kB) |
|
Text
10. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) |
|
Text
11. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB) |
|
Text
12. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB) |
|
Text
13. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB) |
|
Text
14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) |
|
Text
15. Daftar Pustaka.pdf Download (121kB) |
Abstract
Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum tentunya harus melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada pengawas Pasar Modal serta pemegang saham perusahaan. Pada saat kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan, maka BEI sebagai salah satu pengawas Pasar Modal dapat menjatuhkan sanksi berupa suspensi perdagangan efek. Akan tetapi tidak terdapat kepastian hukum mengenai batas waktu saksi suspensi sehingga suatu perusahaan dapat disuspensi bertahun-tahun tanpa batas waktu yang jelas dan berakhir dengan penghapusan pencatatan efek (forced delisting). Dengan demikian, timbul masalah mengenai pelindungan hukum pemegang saham perusahaan yang dikenakan suspensi perdagangan efek serta tanggung jawab perusahaan dalam hal terjadi forced delisting. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pelindungan hukum kepada pemegang saham, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai prinsip keterbukaan yaitu UUPM, POJK Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Selanjutnya, terkait dengan tanggung jawab perusahaan yang telah delisting terhadap pemegang saham, dapat disimpulkan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi (prinsip piercing the corporate veil) atas kelalaiannya yang mengakibatkan perusahaan dikenakan perpanjangan suspensi perdagangan efek. Pasal 97 Ayat 6 UUPT, memberi hak kepada pemegang saham untuk menggugat direksi melalui pengadilan negeri bila direksi melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian. Adapun, pemegang saham GREN yang ingin menjual sahamnya dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar berdasarkan Pasal 62 UUPT.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | pelindungan hukum, suspensi perdagangan efek, forced delisting, Bursa Efek Indonesia |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 28 May 2021 01:21 |
Last Modified: | 28 May 2021 01:21 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/29842 |
Actions (login required)
View Item |