: Perbandingan hukum merek mengenai persamaan pada pokoknya ditinjau dari undang-undang merek Indonesia dengan undang-undang merek Jepang : kajian antara undang-undang no. 15 tahun 2001 dengan ACT no. 127 OF 1959 Jo. ACT no. 36 OF 2014 / Aditya Nuramalia Oktavianus

Oktavianus, Aditya Nuramalia (2016) : Perbandingan hukum merek mengenai persamaan pada pokoknya ditinjau dari undang-undang merek Indonesia dengan undang-undang merek Jepang : kajian antara undang-undang no. 15 tahun 2001 dengan ACT no. 127 OF 1959 Jo. ACT no. 36 OF 2014 / Aditya Nuramalia Oktavianus. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Era globalisasi yang terjadi sejak beberapa puluh tahun lalu membuat perkembangan diberbagai sektor salah satunya perkembangan ekonomi. Karena perkembangan ekonomi maju maka tidak heran apabila kita menemukan bermacam-macam produk dipasaran. Barang dan jasa merupakan hasil karya manusia yang dapat menimbulkan HKI. HKI dibagi menjadi dua golongan yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Merek adalah salah satu sumber HKI sehingga merek harus dilindungi, caranya dengan melakukan pendaftaran merek. Dalam pengaturan merek di Internasional, anggota WTO mengesahkan lampiran berisikan peraturan tentang perlindungan HKI yang terkandung dalam TRIPs. Akibat dari pengesahan TRIPs, negara anggota harus meratifikasi Hukum masing-masing negara mengikuti standar minimum TRIPs. Akibat dari TRIPs, negara anggota punya ketentuan serupa dengan standar minimum dari TRIPs. Oleh karena itu, Bagaimana perbandingan hukum merek mengenai persamaan pada pokoknya Antara Undang-Undang Merek di Indonesia dengan Undang-Undang Merek di Jepang? Penulis meneliti permasalahan dengan metode penelitian hukum normatif perbandingan hukum. Terhadap penelitian, pada Undang-Undang Merek Indonesia, penilaian persamaan pada pokoknya dalam merek hanya berdasar pada Pasal 6. Indonesia tidak mempunyai pedoman khusus dalam menentukan persamaan khususnya persamaan pada pokoknya sementara pada Undang-Undang Merek Jepang mempunyai Pedoman yaitu examinations guidelines for similar goods and services yang berasal dari NICE. Terlihat pada penelitian ini bahwa Jepang mempunyai keunggulan dalam pemeriksaan terhadap merek. Diharapkan Indonesia dapat mengupdate dan membuat pedoman sehingga dalam mengerjakan pemeriksaan lebih efektif dan mempunyai acuan agar dapat menjalankan hukum sebagai pemberi kepastian di kehidupa

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Perbandingan Hukum, Merek, Indonesia, Jepang, Persamaan Pada Pokoknya
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jul 2018 03:43
Last Modified: 05 Jul 2018 03:43
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3048

Actions (login required)

View Item View Item