Limanjaya, Ronald (2021) Legalitas dan Akibat Hukum Penunjukan Anggota Polri Aktif yang Menduduki Jabatan Lain Di Luar Kepolisian. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
COVER PDF.pdf Download (267kB) |
|
Text
LEMBAR PERSETUJUAN PDF.pdf Download (154kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN PDF.pdf Download (17kB) |
|
Text
Pernyataan Keabsahan.pdf Download (391kB) |
|
Text
KATA PENGANTAR PDF.pdf Download (280kB) |
|
Text
DAFTAR ISI PDF.pdf Download (152kB) |
|
Text
ABSTRAK PDF.pdf Download (258kB) |
|
Text
BAB 1 PDF.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB) |
|
Text
BAB 2 PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) |
|
Text
BAB 3 PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB) |
|
Text
BAB 4 PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
|
Text
BAB 5 PDF.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf Download (289kB) |
Abstract
Penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Legalitas dan Akibat Hukum Penunjukan Anggota Polri Aktif yang Menduduki Jabatan Lain di Luar Kepolisian” karena Kepedulian untuk Implementasi Indonesia sebagai Negara Hukum. Sebagai rechtsstaat, salah satu yang terpenting adalah asas pemisahan kekuasaan dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti bahwa undang-undang tidak saling bertentangan, tetapi kepastian hukum juga berarti tidak ada perbedaan antara Undang-Undang dengan pelaksanaannya sendiri sedangkan pemisahan kekuasasan menginginkan adanya pemisahan kekuasaan antara jabatan kepolisian dan jabatan di luar kepolisian. Dari Undang-Undang Kepolisian kita dapat melihat dengan jelas bahwa Anggota Kepolisian dilarang menduduki jabatan apapun di luar kepolisian itu sendiri. Namun masih dapat ditemukan bahwa Undang-Undang Kepolisian itu dilanggar seperti Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang merupakan seorang Anggota Kepolisian aktif. Selain itu, Pengangkatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan Anggota Kepolisian aktif. Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pemindahan Anggota Kepolisian untuk menduduki jabatan lain di luar kepolisian tidak dilaksanakan dengan baik. Bahkan para Anggota Kepolisian tersebut melaksanakan perbuatan-perbautan hukum atas jabatan tersebut. Skripsi ini dibuat untuk mencari cara memecahkan masalah kepastian hukum dari masalah hukum kepolisian ini, mengetahui dan memahami akibat hukum dari suatu jabatan polisi aktif yang menduduki jabatan lain di luar kepolisian, dan memberikan sudut pandang kepada orang lain yang ingin meneliti. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan permasalahan yang sama seperti penulisan skripsi ini.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Tatang Ruchimat, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Pengangkatan Kepolisian, Jabatan Di Luar Kepolisian, Kepastian Hukum |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 03 Jun 2021 07:55 |
Last Modified: | 03 Jun 2021 07:55 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/30497 |
Actions (login required)
View Item |