Tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Wanpretasi dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk Kepentingan Normalisasi Sungai Ciliwung Oleh pemerintah Provinsi DKI / Alvian Fernando Jakarta di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012

Fernando, Alvian (2017) Tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Wanpretasi dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk Kepentingan Normalisasi Sungai Ciliwung Oleh pemerintah Provinsi DKI / Alvian Fernando Jakarta di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan normalisasi Sungai Ciliwung telah menimbulkan pro dan kontra serta merugikan warga yang terkena dampak normalisasi. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta atas wanprestasi dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan normalisasi Sungai Ciliwung Oleh Pemertintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis, tujuan utamanya adalah mendapatkan data primer (langsung/lapangan), guna mengetahui efektivitas kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan normalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan-ketentuan konversi Pasal II (1) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di mana ketentuan pada pengadaan tanah untuk kepentingan normalisasi, terkait penetapan ganti rugi dan hak tanah warga atas bekas tanah partikelir, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan tanpa adanya ganti rugi yang layak berdasarkan musyawarah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membangun komitmen untuk mengakui hak-hak rakyat atas tanah, setiap tindakan dan kebijakan harus mengacu pada asas -asas umum pemerintahan yang baik, melakukan internalisasi secara berkala peraturan perundang-undangan kepada aparaturnya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	05 Jul 2018 04:26
Last Modified:	05 Jul 2018 04:26
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3084

Actions (login required)

View Item