Akibat Hukum Perjanjian Pelepasan Hak Sebagai Upaya Memperoleh Tanah Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.

Gunawan, Jimmy (2021) Akibat Hukum Perjanjian Pelepasan Hak Sebagai Upaya Memperoleh Tanah Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (15kB)
	Text TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI.pdf Download (29kB)
	Text TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (31kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (53kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (10kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (135kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB)

Abstract

Sengketa pertanahan adalah perselisihan kepemilikan atau penguasaan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum perjanjian pelepasan hak sebagai upaya memperoleh tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.”? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian pelepasan hak sebagai upaya memperoleh tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. adalah telah beralih hak atas tanahnya dari Penjual kepada Pembeli, karena hukum agraria nasional Indonesia menganut hukum adat, di mana sifat jual beli adalah terang dan tunai. Di sisi lain, akibat hukumnya adalah tidak menyebabkan tanah obyek sengketa diperoleh atau dimiliki pihak ketiga bernama Jenny Tsin. Perolehan tanah dengan acara pelepasan hak, pelepasan hak harus dilakukan terlebih dahulu lewat lembaga pertanahan dan kemudian harus diikuti dengan permohonan hak yang baru yang sesuai dengan peruntukannya. Di mana ada aturan atau prosedur yang harus diikuti yaitu pelepasan hak harus dilakukan lewat lembaga pertanahan, dan adanya permohonan hak yang baru, dan kemudian barulah tanah tersebut dapat diperoleh/dimiliki oleh orang yang memerlukan tanah. Seharusnya pelepasan hak atas tanah harus dilakukan melalui Lembaga Pertanahan, hal ini mengacu pada Pasal 131 PMNA tentang Ketentuan Pelaksana PP 24/1997. Mengingat ada tiga jenis akta yang bisa diterima di Lembaga Pertanahan yaitu akta notaris, surat yang dibuat di hadapan Camat lokasi setempat dan surat yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan. Sehingga kebenaran formil bisa diterima di Lembaga Pertanahan. Sedangkan dalam kasus ini, pelepasan hak oleh pihak ketiga (Jenny Tsin) adalah pelepasan hak yang dilakukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Akibat Hukum, Pelepasan Hak, Obyek Sengketa
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	14 Jun 2021 02:34
Last Modified:	14 Jun 2021 02:34
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/30985

Actions (login required)

View Item