Agri, Nurul Oktavia (2021) Analisis Tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover Format.pdf Download (84kB) |
|
Text
Lembar persetujuan yang ditandatangani.pdf Download (55kB) |
|
Text
Lembar pengesahan yang ditandatangani.pdf Download (56kB) |
|
Text
Kata Pengantar Format.pdf Download (72kB) |
|
Text
Daftar Isi Format.pdf Download (69kB) |
|
Text
Abstrak Format.pdf Download (64kB) |
|
Text
BAB I format.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
|
Text
BAB II format.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB) |
|
Text
BAB III format.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) |
|
Text
BAB IV format.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB) |
|
Text
BAB V format.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA format.pdf Download (99kB) |
Abstract
Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, selain itu Kejaksaan juga memilki wewenang di bidang perdata dan tata usaha Negara, jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara, pemerintah, badan usaha milik Negara. Didalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari BPJS Kesehatan selaku Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, telah melakukan Upaya Penyelesaian Perkara atau sengketa diluar pengadilan melalui Jalur Negosiasi. Bagaimanakah keabsahan kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penyelesaian Tunggakan iuran jaminan BPJS Kesehatan di Kota Admnistrasi Jakarta Selatan ?. Peneliti meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian penunggakan iuran jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bahwa Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani penyelesaian Tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan sah dikarenakan ditunjuknya Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlebih dahulu melakukan upaya non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dengan melakukan negoisasi dengan Pemberi kerja yang melakukan penunggakan iuaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelaksanaan Upaya Penegakan Hukum melalui jalur Non Litigasi bagi penyelesaian penanganan penunggakan iuran Jaminan Sosial Kesehatan Jakarta Selatan dianggap sebagai alternatif penyelesaian perkara, sebelum perkara tersebut benar-benar dilanjutkan ke tahap proses pemidanaan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Tatang Ruchimat, SH., M.H |
Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, BPJS Kesehatan |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 15 Jun 2021 02:11 |
Last Modified: | 15 Jun 2021 02:11 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/30998 |
Actions (login required)
View Item |