Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Mendapatkan Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Analisis Kasus: Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2019/PN SMR)

Mulyadanika, William (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Mendapatkan Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Analisis Kasus: Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2019/PN SMR). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1. Judul Awal.pdf Download (209kB)
	Text 2. Judul.pdf Download (165kB)
	Text 4. Tanda Pesetujuan Skripsi Siap Di Uji.pdf Download (12kB)
	Text 3. Tanda Pengesahan Skripsi.pdf Download (284kB)
	Text 24. Surat Keabsahan Skripsi.pdf Download (435kB)
	Text 5. Kata Pengantar.pdf Download (273kB)
	Text 6. Daftar Isi.pdf Download (299kB)
	Text 7. Abstrak.pdf Download (169kB)
	Text 8. Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text 9. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text 10. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	Text 11. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text 12. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text 13.Daftar Pustaka.pdf Download (287kB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja adalah salah satu permasalahan yang sering muncul terjadi di dalam hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pengusaha. Berakhirnya suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks yang dikarenakan pekerja/buruh kehilangan mata pencahariannya. Salah satu aspek penyebab putusnya hubungan kerja adalah pengunduran diri, yang dimana pengunduran diri ini seharusnya dilakukan secara suka rela tetapi pada kenyataannya pengunduran diri ini dilakukan dibawah tekanan atau paksaan dari pengusaha, dan pengusaha merekayasa supaya pekerja tidak mendapatkan haknya. Sehingga pengunduran diri yang semestinya bukan merupakan perselisihan berubah menjadi sebuah perselisihan yang terjadi. Bambang Trianto awalnya bekerja dengan satu jabatan kemudian ditambahkan dengan jabatan yang baru dengan upah yang sama sehingga Bambang Trianto ingin mengundurkan diri, sehingga Bambang Trianto telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Hevilift Aviation Indonesia dengan tuduhan penggelapan uang persuahaan serta menjual limbah Bahan Berbahaya dan Beracun milik perusahaan tanpa adanya bukti putusan pidana sehingga tidak memiliki bukti yang kuat, sehingga Bambang Trianto melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, tetapi di dalam putusan tersebut hak- hak milik pekerja untuk mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja tidak dapat terpenuhi. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Seperti layaknya sebuah timbangan yang dijadikan lambang keadilan, hakim juga harus menimbang kan supaya terpenuhi nya hak-hak milik pekerja, sehingga pada kasus ini dapat dipenuhi hak-hak milik pekerja.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	15 Jun 2021 03:32
Last Modified:	15 Jun 2021 03:32
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/31033

Actions (login required)

View Item