Annisa, Feiby (2021) Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Isi Perjanjian Perdamaian Yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/PDT.SUS-PAILIT/2019). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
cover skripsi.pdf Download (57kB) |
|
Text
FORM PERSETUJUAN.pdf Download (105kB) |
|
Text
FORM PENGESAHAN.pdf Download (108kB) |
|
Text
KEABSAHAN SKRIPSI.pdf Download (739kB) |
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (266kB) |
|
Text
Daftar isi.pdf Download (264kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (148kB) |
|
Text
Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB) |
|
Text
Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB) |
|
Text
Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) |
|
Text
Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB) |
|
Text
Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (251kB) |
Abstract
Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU adalah sebuah bentuk perdamaian antara Debitor dengan para Kreditor yang mengatur secara khusus mengenai restrukturisasi utang. Dalam Perjanjian Perdamaian PT APOL terdapat ketentuan klausul Pasal 2 Ayat (6) yang membolehkan Debitor mengubah isi perjanjian berdasarkan suara Kreditor mayoritas. Dengan keberadaan klausul tersebut permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU yang telah dihomologasi dan dilakukan perubahan terhadap isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yg didukung dengan data wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Perdamaian yang telah mendapat pengesahan dari pengadilan berupa Homologasi, mengakibatkan perdamaian menjadi sebuah produk pengadilan yaitu berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi pada kenyataannya putusan homologasi masih bisa dilakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Perdamaian tanpa adanya keputusan dari Majelis Hakim. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa dengan keberadaan klausul Pasal 2 Ayat (6) pada Perjanjian Perdamaian mengakibatkan pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Homologasi, Perdamaian, PKPU |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 15 Jun 2021 03:44 |
Last Modified: | 15 Jun 2021 03:44 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/31037 |
Actions (login required)
View Item |