Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menandatangani akta jual beli yang salah letak fisiknnya: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:413/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST / Shierlly Huilicia

Huilicia, Shierlly (2017) Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menandatangani akta jual beli yang salah letak fisiknnya: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:413/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST / Shierlly Huilicia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, Eddy Soelaksana merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm Thio Kim Eng, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1963, dan semasa hidupnya alm Thio Kim Eng memiliki beberapa bidang tanah, diantaranya sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 25 atas nama Thio Kim Eng dan Sertifikat Hak Milik No. 27 atas nama Thio Kim Eng, yang pada tahun 2000 kedua sertifikat hak milik tersebut dilakukan penggabungan sertifikat hak milik menjadi SHM No. 3723 atas nama 26 (dua puluh enam) ahli waris dari alm Thio Kim Eng, yang termasuk Eddy Soelaksana dan Lanawati Soekarna.Permasalahan pada perkara ini muncul ketika Eddy Soelaksana mendapatkan informasi apabila tanah dan bangunan yang merupakan warisan dari alm Thio Kim Eng sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3723 telah dilakukan peralihan hakjualbeli kepada DAPENMA PAMSI berdasarkan Akta Jual Beli no. 61 tanggal 20 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sulaimansyah, S.H oleh Lanawati Soekarna yang bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku kuasa dari seluruh ahli waris Thio Kim Eng, kemudian karena merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada Lanawati Soekarnauntuk mengalihkan tanah warisan orang tuanya, makaEddy Soelaksana kemudian mengajukan Gugatantersebut adalah salah satu contoh pula yang membuktikan dalam prakteknya masih adanya pelanggaran hukum yang terjadi, dan penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap putusan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam tentangtanggungjawabpejabatpembuataktatanahdalammenandatanganiakta jual beli yang salah letak fisiknya(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:413/PDT.G/2013/PN.JKT.PST). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai wawancara terhadap PPAT. Data hasil penelitian menyatakan bahwa PPAT telah keliru dalam pembuatan Akta Jual Beli. PPAT hendaknya dalam menjalankan tugasnya memperhatikan kode etik profesi sebagai PPAT, serta berpedoman pada kaidah-kaidah yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jul 2018 06:33
Last Modified: 05 Jul 2018 06:33
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3112

Actions (login required)

View Item View Item