Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban vaksin palsu di bekasi ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen / Eka Agustin

Agustin, Eka (2017) Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban vaksin palsu di bekasi ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen / Eka Agustin. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

(Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Vaksin Isi: Kesehatan adalah hak setiap manusia yang di dapat dari seorang lahir hingga ia dewasa. Pemenuhan akan kesehatan yang mendasar adalah vaksinasi yang bisa didapat melalui instansi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, bidan, dokter dan rumah sakit. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah di atur di dalam UUPK. Hak dan kewajiban konsumen yang tidak berjalan sebagaimana mestinya ini terlihat dalam kasus yang penulis kaji. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha? Apa bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah? Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan wawancara guna menjawab permasalahan tersebut. Dari data penelitian, hak konsumen adalah untuk mendapatkan keamanan dalam penggunaan suatu produk cukup tegas dijelaskan di dalam Pasal 4 huruf a UUPK dan pelaku usaha wajib untuk menjelaskan informasi dari suatu produk tersebut secara jelas dan benar serta menjamin mutu barang di dalam Pasal 7 huruf b dan d UUPK. Berdasarkan perbuatan pelaku usaha yang tidak menjelaskan secara benar informasi dari suatu produk dan tidak menjamin mutu barang yaitu vaksin maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab mengganti kerugian. Penulis berkesimpulan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dapat berupa ganti kerugian baik materil maupun imateril yang terdapat dalam Pasal 19 UUPK, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui BPOM. Penulis memberi saran untuk perlu adanya edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen, pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasannya dan perlu adanya pembenahan BPOM di setiap daerah karena kasus ini mungkin saja dapat terjadi tidak hanya di jakarta. Acuan: 28 (1983-2014)

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jul 2018 06:37
Last Modified: 05 Jul 2018 06:37
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3114

Actions (login required)

View Item View Item