Tanggungjawab divestasi yang belum selesai pada perseroan terbatas penanaman modal asing terkait atas pengambilalihan yang telah dilaksanakan: studi kasus tanggungjawab PT Newmont Nusatenggara atas pengambilalihan PT. Medco / Steven Frederik

Frederik, Steven (2017) Tanggungjawab divestasi yang belum selesai pada perseroan terbatas penanaman modal asing terkait atas pengambilalihan yang telah dilaksanakan: studi kasus tanggungjawab PT Newmont Nusatenggara atas pengambilalihan PT. Medco / Steven Frederik. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pengambilalihan saham perusahaan di sektor pertambangan milik asing seringkali menjadi permasalahan, sebagaimana halnya dalam kasus pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Medco terhadap PT NNT memiliki permasalahan yaitu tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga timbul permasalahan bagaimana keabsahan pengambilalihan PT. Medco Energi Internasional terhadap kewajiban divestasi saham PT. NNT yang telah dilaksanakan?dan bagaimana tanggungjawab PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yang sudah diambialih terhadap kewajiban divestasi saham yang belum selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa pengambilalihan yang dilakukan PT Medco terhadap PT NNT dianggap tidak sah, karena melanggar aturan Pasal 112 Ayat (1) karena tidak menawarkan sisa divestasi saham sebesar 7% (tujuh persen) kepada pemerintah, namun faktanya telah diambil alih oleh PT Medco. Saham tersebut dibeli langsung oleh badan usaha swasta nasional tanpa terlebih dahulu ditawarkan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya.PT Amman Mineral Nusa Tenggara (ex PT NNT) meski telah dikuasai PT Medco masih memiliki kewajiban divestasi hal ini didasarkan pada asas pacta sun servanda karena perjanjian kontrak karya dengan pemerintah masih melekat. Pemegang saham baru ini wajib menawarkan kembali 7% (tujuh persen) saham tersebut kepada pemerintah.Di masa mendatang perlu dibuatnya suatu payung hukum dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur tentang divestasi yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan status kewajiban divestasi yang belum selesai akibat ketidak sesuaian dengan prosedur divestasi sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan terdapat kepastian hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jul 2018 06:49
Last Modified: 05 Jul 2018 06:49
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3123

Actions (login required)

View Item View Item