Analisis Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terkait Dengan Kekuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Sistem Publikasi Negatif Mengandung Unsur Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/PDT.G/2018/PN.TNG)

Oktaviani, Sherly (2021) Analisis Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terkait Dengan Kekuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Sistem Publikasi Negatif Mengandung Unsur Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/PDT.G/2018/PN.TNG). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover Skripsi.pdf Download (190kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (269kB)
	Text Lembar persetujuan.pdf Download (166kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (363kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (272kB)
	Text Abstrak.pdf Download (148kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text Pernyataan Keabsahan.pdf Download (127kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (392kB)

Abstract

Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia adalah sistem publikasi negatif mengandung unsur positif. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait dengan kekuatan sertifikat hak atas tanah dalam sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dalam studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 367/Pdt.G/2018/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem publikasi yang dianut oleh Indonesia menimbulkan celah yang dapat mengakibatkan sertifikat hak atas tanah belum dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat, karena sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan yang kuat bukan sebagai tanda bukti yang mutlak. Menurut penulis penerapan sistem publikasi di Indonesia masih memerlukan berbagai perbaikan untuk ke depannya, karena pada saat ini lembaga rechtsverwerking yang pada dasarnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kerugian kepada pemegang hak yang sebenarnya dan pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik. Jika sistem publikasi di Indonesia menjadi sistem publikasi positif maka kepastian hukum dan perlindungan hukum akan lebih terjamin. Dalam sistem publikasi positif, sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sifatnya mutlak, hal tersebut lebih menjamin kepastian hukum, karena apa yang sudah tertera dalam sertifikat tanah sudah tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan oleh pihak manapun. Jika ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah yang sebenarnya, maka negara akan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Pendaftaran Tanah, Sistem Publikasi, Kepastian Hukum
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	22 Jun 2021 01:32
Last Modified:	22 Jun 2021 01:32
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/31245

Actions (login required)

View Item