Andriyani, Trio (2017) Tanggungjawab Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap pemenuhan hak anak disabilitas atas sarana dan prasarana di bidang olahraga menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas / Trio Andriyani. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Penyandang disabilitas memiliki posisi yang sama seperti warga negara lainnya, yang memiliki hak, dan negara berkewajiban untuk memenuhi hakhak penyandang disabilitas, tanpa terkecuali. Pada kenyataannya, hak-hak penyadang diasbilitas, seting tidak terpenuhi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap pemenuhan hak anak disabilitas atas sarana dan prasarana di bidang olahraga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis, yang tujuan utamanya adalah mendapatkan data primer (langsung/lapangan) guna mengkaji efektivitas suatu kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta yaitu mengambil kebijakan serta mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka termasuk dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang bersahabat dengan kaum disabilitas; mendukung atlet dengan disabilitas mengikuti kejuaraan nasional dan internasional dan memberikan penghargaan; menjamin penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan olah raga khusus penyandang disabilitas dan untuk itu memajukan tersedianya sumber daya bimbingan dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesamaan dengan orang lain; menjamin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olah raga serta menjamin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain dan kegiatankegiatan olah raga, termasuk kegiatan di dalam sekolah. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap produk perundangan-perundangan yang meregulasi olahraga disabilitas, mengingat belum secara detail mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas, pasal-pasal yang termuat di dalamnya hanya terkesan normatif, sekadar untuk menunjukan keberpihakan kepada insan disabilitas, dan terkesan hanya sebagai pelengkap dari pasal yang mengatur olahraga non-disabilitas.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 05 Jul 2018 06:53 |
| Last Modified: | 05 Jul 2018 06:53 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3128 |
Actions (login required)
 |
View Item |
