Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pejabat publik yang melakukan perdagangan pengaruh (tranding in influence) ditinjau dari undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang partai politik dan united nations convention against corruption, 2003 (contoh kasus : putusan nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014) / oleh Radityo Dharmawan

Dharmawan, Radityo (2016) Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pejabat publik yang melakukan perdagangan pengaruh (tranding in influence) ditinjau dari undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang partai politik dan united nations convention against corruption, 2003 (contoh kasus : putusan nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014) / oleh Radityo Dharmawan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Peranan lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang sangatlah penting karena cepatnya perkembangan zaman tidak secepat pembuatan undang-undangyang akhirnya akan menimbulkan kekosongan hukum ataupun celah hukum,untuk mengatasi hal tersebut maka dibuat ketentuan yang mengatur perihal permasalahan korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Berkembangnya modus dan operandi kejahatan korupsi ini membuat pemerintah terus melakukan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan yang akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC, 2003) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC, 2003. Salah satu ruang lingkup korupsi dalam UNCAC, 2003 yang hampir sama dengan perumusan penyuapan dalam Pasal 12 huruf (a) UUPTPK ialah perdagangan pengaruh(trading in influence) pada Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC, 2003.Modus dan operandi kejahatan korupsi yang berubah-ubah dengan mengikuti perkembangan zaman dan dilakukan melalui berbagai macam sarana yang salah satunya adalah melalui partai politik.Permasalahan korupsi yang ditangani KPK menunjukkan korupsi oleh partai politik dilakukan secara sistemik dan bersama-sama hal ini dikarenakan ada kelemahan pengaturan perundang-undangan yang menjadi salah satu penyebab korupsi oleh para politisi tersebut yang berujung pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaaq terkait penambahan kuota impor daging sapi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pindana Korporasi, Pertanggungjawaban Pejabat Publik, Tindak Pidana Korupsi, Perdagangan Pengaruh (Trading in influence)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 05 Jul 2018 06:57
Last Modified: 05 Jul 2018 06:57
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3130

Actions (login required)

View Item View Item