Tanggung jawab PPAT dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas dan Tanda tangan Palsu (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 412/PDT/2018/PT.DKI)

Sugiarto, Febyola Berlyani (2021) Tanggung jawab PPAT dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas dan Tanda tangan Palsu (Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 412/PDT/2018/PT.DKI). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text cover skripsi.pdf Download (86kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (115kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (143kB)
	Text KATA PENGANTAR skripsi.pdf Download (118kB)
	Text DAFTAR ISI skripsi.pdf Download (125kB)
	Text ABSTRAK skripsi.pdf Download (115kB)
	Text BAB I Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB II skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text BAB III Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text BAB IV Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text BAB V Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi.pdf Download (179kB)

Abstract

Pembuatan akta jual beli tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku PPAT. Di mana dalam pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT tersebut, si Tergugat I menggunakan identitas palsu pemilik hak atas tanah dan bangunan yang bernama Ilyas Werdisastro (Alm) selaku suami Penggugat. Akhirnya pihak Penggugat mengetahui bahwa terdapat tanda tangan dan identitas suami penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam Akta Jual Beli. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT apabila terdapat identitas dan tanda tangan palsu penghadap di dalam akta yang dibuatnya serta bagaimana kedudukan akta otentik tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dapat diminta pertanggungjawabannya dikarenakan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya. Pertanggungjawaban PPAT dapat berupa administratif, perdata, bahkan sampai ke ranah pidana. Kedudukan akta otentik yang dibuat PPAT yang mengandung keterangan palsu mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian unsur objektif yaitu terkait dengan sebab yang halal sehingga akta jual beli tersebut menjadi batal demi hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Pemalsuan Identitas, Tanggung Jawab, Akta Jual Beli
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	02 Jul 2021 01:46
Last Modified:	02 Jul 2021 01:46
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/31488

Actions (login required)

View Item