Febri, Yoel (2017) Urgensi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial / Yoel Febri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
Salah satu substansi penting dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 yaitu dibentuknya lembaga negara baru dalam rumpun kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY), yang tugas dan wewenangnya diatur menurut Pasal 24B UUD 1945 merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan mempunyai 2 (dua) kewenangan konstitusional, pertama mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kedua mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY kemudian dalam UU No 22/2004 mempunyai wewenang untung melakukan pengawasan hakim konstitusi. Lalu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 05/PUU-IV/2006 wewenang tersebut dihilangkan karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan hilangnya wewenang KY ini maka pengawasan hanya dilakukan oleh pengawasan internal dari dalam MK yang tidak menjamin dapat menjaga hakim konstitusi dari pelanggaran kode etik dan terlibat dalam kasus suap. Dengan adanya permasalahan ini, Apakah urgensi pengawasan oleh KY terhadap hakim konstitusi dan bagaimanakah idealnya pengawasan oleh KY terhadap hakim konstitusi ini dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan didukung data wawancara dengan pihak terkait. Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan ini, ternyata wewenang KY untuk melakukan memang sudah dipatahkan oleh Putusan MK, namun hal itu bisa dimunculkan kembali dengan adanya pemberian wewenang melalui atribusi dari pemerintah baik itu melalui Perppu atau kembali dilakukan pembaharuan UU yang terkait dengan keterlibatan KY untuk melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, wewenang KY ini seharusnya dapat dilaksanakan kembali, baik itu dalam hal keterlibatan KY dalam Dewan Etik MK dan Majelis Kehormatan MK, atau dalam hal keterlibatan KY dalam panitia seleksi calon hakim konstitusi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 05 Jul 2018 07:42 |
| Last Modified: | 05 Jul 2018 07:42 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3162 |
Actions (login required)
 |
View Item |
