Penerapan Indirect Evidence Dalam Penanganan Kasus Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Akbar, Muhammad (2021) Penerapan Indirect Evidence Dalam Penanganan Kasus Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi thesis, Universitas Terumanagara.

	Text Cover.pdf Download (96kB)
	Text SURAT TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (131kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN YANG DINTANDATANGANI.pdf Download (146kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (170kB)
	Text Abtrak.pdf Download (94kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (98kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (235kB)
	Text Surat Keabsahan Dan Keaslian Penulisan Skripsi.pdf Download (112kB)

Abstract

Peraturan persaingan usaha di atur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Kartel merupakan salah satu perjanjian yang dilarang yang terkandung dalam pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999. Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran persaingan usaha dalam perkara kartel, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerlukan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Memiliki dua macam tipe bukti tidak langsung, yaitu meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Pembuktian menggunakan bukti tidak langsung dalam hukum penegakan undang-undang nomor 5 tahun 1999 sangat diperlukan mengingat bahwa sangat sulit membuktikan praktik kartel. Hal itu di karenakan pelaku usaha melakukannya dengan secara diam-diam dan tertutup. Namun demikian keberadaan bukti tidak langsung masih menjadi perdebatan dan dianggap tidak memiliki kepastian hukum karena bukti tidak langsung tidak secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tetapi keberadaan bukti tidak langsung dikenal secara luas pada penegakan hukum persaingan usaha di berbagai negara. Hal tersebut kemudian yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai kepastian penerapan indirect evidence dan terkait kedudukan indirect evidence pada pelanggaran persaingan usaha khususnya kartel.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. S. Atalim, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Persaingan Usaha, Kartel, Indirect Evidence
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Aug 2021 03:23
Last Modified:	25 Aug 2021 03:23
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32305

Actions (login required)

View Item