Analisis Hak Kreditor Dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Utang Perseroan Dalam Perkara Actio Pauliana Pt. Metro Batavia (Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/Pn.Niaga. Jkt.Pst) / oleh Aristo Ripin Citra

Citra, Aristo Ripin (2015) Analisis Hak Kreditor Dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Utang Perseroan Dalam Perkara Actio Pauliana Pt. Metro Batavia (Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/Pn.Niaga. Jkt.Pst) / oleh Aristo Ripin Citra. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Aristo Ripin Citra (NIM: 205100189). (B)Judul Skripsi: Analisis Hak Kreditor Dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Utang Perseroan Dalam Perkara Actio Pauliana Pt. Metro Batavia (Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2014/Pn.Niaga. Jkt.Pst). (C) Halaman : viii + 145 + 108 + 2015. (D) Kata Kunci: Actio Pauliana, Kepailitan, Hukum Perdata. (E)Isi: Actio pauliana merupakan salah satu perlindungan terhadap kreditor yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor terhadap objek berupa benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang menjadi fokus utama dari diajukan suatu gugatan actio pauliana adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan khususnya mengenai traksaksi. PT. Metro Batavia merupakan perusahaan penerbangan internasional yang dipailitkan oleh pengadilan niaga dikarenakan adanya penunggakan utang terhadap International Lease Finance Corporation (ILFC) dan Sierra Limited Lease (Sierra). Kemudian Tim Kurator melakukan gugatan actio paulianaterhadap transaksi yang dilakukan oleh PT. Metro Batavia yang diwakili oleh Yudiawan Tansari selaku direktur utama dengan Riana Tansari. Transaksi tersebut secara hukum dapat dibatalkan dengan actio pauliana, hal inidimuat dalam Pasal 41 dan 42 UUK-PKPU. Putusan tersebut menyatakan bahwa traksaksi tersebut adalah batal dan objek gugatan harus dikembalikan kepada boedel pailit. Namun secara hukum perusahaan Yudiawan Tansari telah melakukan prosedur secara sah dalam mewakili perseoran sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi, sebab dalam hal terdapat persetujuan RUPS dan dewan komisaris, serta perbuatan hukum tersebut ditujukan untuk kepentingan perseroan, maka tindakan tersebut harus dipisahkan dari perorangan yang mewakilinya (separate legal personality) (F) Acuan: 29 (1979-2014). (G)Pembimbing: Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (H) Penulis: Aristo Ripin Citra.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 06 Jul 2018 01:38
Last Modified: 06 Jul 2018 01:38
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3232

Actions (login required)

View Item View Item