Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) (Studi Putusan M.A Nomor 2174k/pdt/2017)

Aprilliani, Rut Agia (2021) Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) (Studi Putusan M.A Nomor 2174k/pdt/2017). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (57kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (749kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (719kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (217kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (218kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (86kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)

Abstract

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dalam bidang pertanahan maka diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerbitkan dua sertipikat diatas objek tanah yang sama dan telah memiliki sertipikat hak pakai. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2174k/pdt/2017 ditemukan adanya contoh kasus mengenai sertipikat tanah yang tumpang tindih. Sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu : 1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya sertipikat hak milik atas tanah yang tumpang tindih (overlapping)? 2. Bagaimana tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping) ?. Maka untuk meneliti permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian normative. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya factor yang timbul dikarenakan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional tidak cermat. Sehingga menyebabkan ketidakpastian sertipikat yang sudah dilakukan pengukuran tersebut, ketika ada permohonan pengajuan sertipikat sejak awal tidak cermat dan tidak diketahui secara pasti. Terkait dengan adanya tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional selaku pejabat yang berwenang dengan memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan persoalan kasus ini Badan Pertanahan Nasional diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertipikat. Maka sangat diperlukan setidaknya perlu kehati-hatian dan kecermatan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak menimbulkan kesalahan dikemudian hari.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tanggungjawab BPN, Sertipikat Tanah
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 Sep 2021 02:02
Last Modified:	07 Sep 2021 02:02
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32510

Actions (login required)

View Item