Putri, Wahyu Alisa (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Kartel Produsen Kendaraan Bermotor Yamaha-Honda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover.pdf Download (229kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (131kB) |
|
Text
Lembara Persetujuan.pdf Download (232kB) |
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (289kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (186kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (186kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB) |
|
Text
Pernyataan Keabsahan Skripsi.pdf Download (482kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Persaingan dalam bisnis merupakan hal yang wajar terjadi dialami setiap para pelaku usaha. Persaingan yang sehat akan berdampak positif dan menguntungkan bagi konsumen, namun sebaliknya persaingan tidak sehat dan monoplis akan berdampak negatif karena dapat merugikan perekonomian negara, pelaku usaha yang lain dan konsumen. Salah satu kasus persaingan tidak sehat yang ditangani KPPU adalah kartel produsen motor Yamaha-Honda perkara Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Akibat kartel tersebut timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan mekanisme ganti rugi terhadap konsumen korban kartel produsen kendaraan bermotor Yamaha-Honda dalam perkara Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil analisis menyatakan bahwa putusan KPPU dinilai tidak melindungi konsumen karena menetapkan ganti rugi ke negara bukan kepada konsumen selaku pihak yang dirugikan atas kartel Yamaha-Honda. KPPU tidak memiliki fungsi perlindungan konsumen korban kartel dikarenakan secara hukum bukan menjadi kewenangan KKPU, tetapi menjadi kewenangan BPKN terkait masalah perlindungan konsumen. Terpisahnya aturan hukum mengenai persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang menyebabkan terbatasnya kewenangan KPPU tidak dapat menjalankan tugas melampaui kewenangannya, kecuali yang telah di atur dalam undang-undang. Adapun mekanisme ganti rugi yang dapat dilakukan korban kartel Yamaha-Honda yaitu melalui gugatan class action dan citizen lawsit. Akan tetapi, gugatan tersebut cukup sulit dijalankan karena berkaca pada gugatan konsumen dalam perkara putusan Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, yang gugatannya banyak yang terpatahkan karena kesulitan dalam membuktikan kerugian yang dialami masing-masing konsumen.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Mariske Meyke Tampi, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Persaingan bisnis, kartel motor skutik Yamaha-Honda, perlindungan konsumen |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 07 Sep 2021 02:17 |
Last Modified: | 07 Sep 2021 02:17 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32511 |
Actions (login required)
View Item |