Analisis Terhadap Batasan Pemberlakuan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dan Force Majeure Dari Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 591/Pdt.G-Lh/2015/Pn.Jkt.Sel Dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 540/Pdt/2017/Pt.Dki)

Cassey, Nico (2021) Analisis Terhadap Batasan Pemberlakuan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dan Force Majeure Dari Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 591/Pdt.G-Lh/2015/Pn.Jkt.Sel Dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 540/Pdt/2017/Pt.Dki). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text COVER.pdf Download (23kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (154kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (44kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (76kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR SINGKATAN.pdf Download (27kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (29kB)
	Text BAB I .pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (13kB)
	Text Surat Keabsahan.pdf Download (491kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Salah satu contoh permasalahan dalam hukum lingkungan yang penulis temui ada di Putusan Pengadilan Negeri Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI yang pada intinya memuat kebakaran hutan yang terjadi di Kepulauan Meranti, Kabupaten Rian yang mana adalah kawasan milik PT National Sago Prima (PT NSP). Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri, PT NSP dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan karena dianggap lalai dalam melakukan pencegahan dan antisipasi terhadap kebakaran hutan tersebut. Namun dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi, Majelis hakim berpendapat lain yaitu kebakaran hutan tersebut terjadi bukan karena kelalaian dari PT NSP melainkan terjadi karena bencana alam. Lalu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam batasan pemberlakuan tindakan perbuatan melawan hukum dan force majeure terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran huta tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Kepastian hukum belum tercapai oleh karena terdapat perbedaan pendapat mengenai status kebakaran hutan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki dasar pertimbangan yang berbeda. Selain itu mengenai izin yang diperlukan oleh PT NSP dalam menjalankan usahanya juga dianggap tidak ada sedangkan sebenarnya izin tersebut sudah dimiliki walaupun belum atas nama PT NSP sendiri karena memang tidak ada perubahan mendasar dari perusahaan yang sebelumnya serta rona lingkungan yang terkena dampak juga tidak berubah

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	hukum lingkungan, perbuatan melawan hukum, force majeure
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	08 Sep 2021 07:28
Last Modified:	08 Sep 2021 07:28
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32527

Actions (login required)

View Item