Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian Di Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 661/Pid.B/2018/Pn.Blb)

Jaya, Ricky Vandre Teguh (2021) Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman Dalam Proses Pembuktian Di Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 661/Pid.B/2018/Pn.Blb). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1.Cover Ricky Skripsi.pdf Download (35kB)
	Text 2.Lembar Persetujuan Rickky Skripsi.pdf Download (37kB)
	Text 3.Lembar Pengesahan Ricky Skripsi.pdf Download (8kB)
	Text 4.Kata Pengantar Ricky Skripsi.pdf Download (8kB)
	Text 5. Daftar Isi Ricky Skripsi.pdf Download (9kB)
	Text 6.Abstrak Ricky Skripsi.pdf Download (8kB)
	Text 7.BAB I Ricky Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB)
	Text 8.BAB II Ricky Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text 9.BAB III Ricky Skripsi-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)
	Text 10.BAB IV Ricky Skripsi-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text 11.BAB V Ricky Skripsi-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text 12.Daftar Pustaka Ricky Skripsi-dikonversi.pdf Download (75kB)
	Text Pernyataan Keabsahan Skripsi.pdf Download (538kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Proses hukum dalam rangka penegakan mengenai persidangan mencangkup juga pembuktian, supaya sekiranya suatu persitiwa hukum dapat diketahui dengan jelas dan diketahui apakah terdapat hukum yang dilanggar atau tidak agar sekiranya hakim dapat memutus, metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan analisi secara kualitatif dengan metode deduktif, proses pembuktian tersebut membutuhkan alat bukti yang setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti berserta keyakinan hakim, sebagaimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang membatasi alat bukti yang dapat dipergunakan, dewasa ini terdapat alat bukti lain yang diakui di luar daripada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, alat bukti tersebut ialah alat bukti elektronik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Hasil penelitian berkaitan dengan putusan pengadilan negeri bale bandung tersebut terdapat sebuah tafsiran yang berbeda dengan yang dinyatakan dalam ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, dengan dilakukannya perbandingan antara putusan pada perkara serupa, dan dengan metode interpretasi hukum, untuk menjawab mengenai keabsahan alat bukti elektronik Meskipun diakui secara sah dan dinyatakan merupakan perluasan daripada alat bukti namun mengenai kekuatan pembuktian nya sendiri perlu lebih ditegaskan, sehingga keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dapat di gunakan selayaknya alat bukti lain

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing :R. Rahaditya S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Alat Bukti, Pembuktian, Keabsahan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	17 Sep 2021 07:33
Last Modified:	17 Sep 2021 07:33
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32621

Actions (login required)

View Item