Fakhriza, Mohammad Rifqy (2021) Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan 278/Pdt.P/2019/PN.SKT). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
Cover.pdf Download (291kB) |
|
Text
Lembar Persetujuan Skripsi Mohammad Rifqy Fakhriza.pdf Download (35kB) |
|
Text
Lembaran Pengesahan Skripsi.pdf Download (11kB) |
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (292kB) |
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (371kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (289kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) |
|
Text
Surat Pernyataan Keabsahan Skripsi.pdf Download (545kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Kehidupan masyarakat sudah berkembang, tidak adanya batas interaksi sosial antara manusia dari berbagai latar belakang suku, agama dan ras di Indonesia menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, salah satunya ialah Agustinus Dwi Nugroho dan Ika Dede Yuniar mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surakarta tentang perkawinan beda agama, dalam penetapannya hakim mengabulkan semua permohonan tersebut. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? (Studi kasus Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus serta didukung data dari tinjauan pustaka dan data wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Perkawinan beda agama di Indonesia saat ini belum diatur dalam peraturan khusus, tetapi ada beberapa peraturan yang terkait seperti Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 40 & 44 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulannya adalah dalam penetapan 278/Pdt.P/2019/PN.Skt penulis merasa ada beberapa peraturan yang belum disertakan sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut seperti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dikarenakan salah satu pihak yaitu pihak perempuan beragama islam maka sepatutnya maka Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga seharusnya dicantumkan dalam pertimbangan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Mia Hadiati S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Hukum Perdata, Perkawinan Beda Agama |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 17 Sep 2021 07:56 |
Last Modified: | 17 Sep 2021 07:56 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32622 |
Actions (login required)
View Item |