Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Melindungi Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: Parti Liyani Melawan Chairman dari Changi Airport Group)

Massie, Isabella Sharon (2021) Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Melindungi Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: Parti Liyani Melawan Chairman dari Changi Airport Group). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Cover.pdf Download (185kB)
	Text Lembar Persetujuan.pdf Download (320kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (355kB)
	Text Kata Pengantar.pdf Download (84kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (90kB)
	Text Daftar Singkatan.pdf Download (72kB)
	Text Abstrak.pdf Download (75kB)
	Text Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (107kB)
	Text Surat Keabsahan.pdf Download (624kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)

Abstract

Setiap PMI berhak mendapatkan pelindungan dan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Namun demikian, setiap PMI juga berkewajiban untuk mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Merujuk pada Putusan Pengadilan Distrik Singapura Public Prosecutor v Parti Liyani [2019] SGDC 57, seorang PRT asal Indonesia bernama Parti Liyani, dijatuhi hukuman penjara 26 bulan. Dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukan, Parti mengajukan permohonan banding. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura [2020] SGHC 187 Magistrate’s Appeal No 9068 of 2019/01 Between Parti Liyani and Public Prosecutor menyatakan Parti dibebaskan dari hukumannya, karena tidak terbukti bersalah. Selama 4 tahun menjalani proses hukum di Singapura, Parti dibantu oleh seorang pengacara pro-bono dan sebuah LSM di Singapura, bukan oleh pemerintah Indonesia. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, yang pertama, bagaimana pelindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pemerintah Indonesia, dan yang kedua, apakah pemerintah Indonesia telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI? Permasalahan dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah menyediakan jasa advokat serta penerjemah bahasa Indonesia. Agar optimal, pemerintah seharusnya dapat melakukan upaya diplomatik dengan pihak berwenang di Singapura. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, karena Parti bukan PMI prosedural.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. R.M. Gatot. P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
Uncontrolled Keywords:	Pelindungan, Hak, Pekerja Migran Indonesia
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	17 Sep 2021 08:16
Last Modified:	17 Sep 2021 08:16
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32623

Actions (login required)

View Item