Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Contoh Kasus Daud Ndakularak Putusan Mahkamah Agung Nomor 1108 K/Pid.Sus/2018)

Azzahra, Nabila (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Contoh Kasus Daud Ndakularak Putusan Mahkamah Agung Nomor 1108 K/Pid.Sus/2018). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[img] Text
1.COVER.pdf

Download (77kB)
[img] Text
2.LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (29kB)
[img] Text
3.LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI NABILA.pdf

Download (11kB)
[img] Text
4.KATA PENGANTAR.pdf

Download (91kB)
[img] Text
5.DAFTAR ISI.pdf

Download (594kB)
[img] Text
6.ABSTRAK.pdf

Download (29kB)
[img] Text
7.DAFTAR SINGKATAN.pdf

Download (26kB)
[img] Text
8.BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (191kB)
[img] Text
9.BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (150kB)
[img] Text
10.BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (240kB)
[img] Text
11.BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (261kB)
[img] Text
12.BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (31kB)
[img] Text
13.DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (115kB)
[img] Text
17.SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEASLIAN.pdf

Download (159kB)
[img] Text
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tindak pidana ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan disebabkan karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas aparat penegak hukum. Makadari itu keberadaan saksi mempunyai peranan terpenting yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam perkembangannya, di dalam tindak pidana korupsi dikenal istilah whistleblower. Di Indonesia berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011, whistleblower merupakan pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Pada asasnya, whistleblower dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintah maupun perusahaan swasta. Namun karena minimnya perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia, seorang whistleblower dapat terancam secara fisik, psikis maupun pekerjaan karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta oleh whistleblower dapat berjalan lebih efektif, diperlukan suatu konsep pengaturan perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dari perspektif normatif dan implementasinya pada masa kini dalam sistem hukum pidana indonesia, serta dikaji juga praktik perlindungan hukum terhadap whistleblower di beberapa negara untuk menggagas konsep ideal perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia untuk masa mendatang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: whistleblower, perlindungan hukum whistleblower, perlindungan hukum
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 05 Oct 2021 08:32
Last Modified: 05 Oct 2021 08:32
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/32698

Actions (login required)

View Item View Item