ANALISIS MENGENAI OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI BERDASARKANUNDANG-UNDANGNOMOR4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1104/K/PDT/2010) / oleh Christy Stevany Finly Siletty

Siletty, Christy Stevany Finly (2015) ANALISIS MENGENAI OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI BERDASARKANUNDANG-UNDANGNOMOR4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1104/K/PDT/2010) / oleh Christy Stevany Finly Siletty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK (A)Nama : Christy Stevany Finly Siletty (NIM: 205100082) (B) Judul Skripsi:ANALISIS MENGENAI OBJEK HAKTANGGUNGAN YANGTIDAKDAPAT DI EKSEKUSI BERDASARKANUNDANG-UNDANGNOMOR4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1104/K/PDT/2010) (C) Halaman :ix+92+lampiran (D) Kata Kunci:Eksekusi Hak Tanggungan (E) Isi: Proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sering terjadi bahwa kreditur dirugikan ketika debitur melakukan wanprestasi. Kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri apabila debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan serta bentuk perlindungan hukumkreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan tehadap pelaksanaan eksekusi hak Tanggungan dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di Bank Agro Niaga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan adalah adanya pihak ke-3 yang berbelit-belit, ketidakcocokan harga lelang dan upaya perlawanan hukum dari pihak ke-3. Sekalipun kreditur tetap memiliki Hak Preferenceterhadap debitur yang melakukan perlawan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau macet.Perlindungan hukum terhadap kreditur yang diberikan oleh UUHT adalah berupa parate eksekusi, eksekusi hak tanggungan, serta terbitnya sertifikat hak tanggungan. Dalam kasus ini putusan hakim Mahkmah Agung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. (F) Acuan :20 (1980-2014) (G)Pembimbing: Hanafi Tanawijaya, S.H ., M.H. (H)Penulis : Christy Stevany Finly Siletty

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 06 Jul 2018 03:08
Last Modified: 06 Jul 2018 03:08
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3298

Actions (login required)

View Item View Item