Darmawan, Andre (2021) Pertanggungjawaban Notaris yang Melanggar Prinsip Ketidakberpihakan dalam Membuat Akta (Studi Putusan: 2750K/PDT/2018). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Text
COVER SKRIPSI ANDRE .pdf Download (171kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (124kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (21kB) |
|
Text
DAFTAR SINGKATAN.pdf Download (7kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (11kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB) |
Abstract
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang. Sebagai pejabat yang memiliki wewenang, Notaris wajib bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Namun dalam kenyataan, ditemukan Notaris yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, yaitu Notaris yang berpihak kepada salah satu penghadap, yaitu dengan tidak menjaga rahasia jabatan, dan membuat akta dengan tidak melakukan kecocokan fotokopi dengan dokumen surat aslinya. (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750/K/PDT/2018). Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta didukung dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Teori yang Penulis gunakan adalah teori perjanjian pada umumnya, teori akta autentik, teori tanggung jawab, teori akibat hukum, dan teori kode etik notaris. Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Akan tetapi, jika akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan dokumen atau keterangan palsu, maka akan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta akta tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Penulis menyimpulkan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Erly Maida terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik INI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana terjadi dalam contoh kasus penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya Notaris selalu memegang teguh apa yang tercantum dalam sumpah jabatannya dan memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik INI. Hendaknya pemerintah dapat terus mengingkatkan lembaga Notaris agar semakin optimal dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi hukum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn. |
Uncontrolled Keywords: | Tanggung jawab, Notaris, Akta Sewa Menyewa |
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | FH Perpus |
Date Deposited: | 13 Dec 2021 06:11 |
Last Modified: | 13 Dec 2021 06:11 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/33144 |
Actions (login required)
View Item |