Tanggung jawab pemberi kerja dalam penerapan pasal 95 ayat (2) undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor: 198/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.JKT.PST jo. putusan Mahkamah Agung nomor: 178K/Pdt.Sus-PHI/2016 / Yuni

Yuni, Yuni (2016) Tanggung jawab pemberi kerja dalam penerapan pasal 95 ayat (2) undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor: 198/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.JKT.PST jo. putusan Mahkamah Agung nomor: 178K/Pdt.Sus-PHI/2016 / Yuni. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Keterlambatan pembayaran upah dapat terjadi karena pemberi kerja lalai (wanprestasi) atau memang perusahaan kondisi keuangannya tidak baik. Namun keterlambatan yang terjadi di PT. Armada Arung Samudra menimbulkan masalah sampai ke pengadilan hubungan industrial karena berdampak pada pemenuhan penghidupan layak bagi hak-hak normatif pekerja khususnya pekerja yang bernama Anton Rustam H.Suma. Mengapa keterlambatan yang terjadi di PT. Armada Arung Samudra tidak dikenakan denda sebagaimana diatur dalam UUK? Bagaimana tanggung jawab pemberi kerja dalam penerapan pasal 95 ayat (2) UUK sehubungan dengan kasus keterlambatan pembayaran upah yang terjadi di PT.Armada Arung Samudra? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan bahwa penerapan pasal 95 ayat (2) UUK dalam kasus ini tidak bisa diterapkan sehubungan dengan kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pemberi kerja perihal keterlambatan upah dapat diberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak sepanjang perusahaan masih beroperasi sehingga di mungkinkan untuk melakukan eksekusi terhadap harta benda milik perusahaan atau menyita uang di rekening perusahaan karena upah merupakan hak pekerja yang di lindungi undang-undang. Maka sebaiknya PT.Armada Arung Samudra lebih memperhatikan hak-hak pekerjanya dan sebaiknya pemerintah perlu meninjau ulang perihal kegunaan penerapan pasal 95 ayat (2) UUK sehingga bisa lebih bermanfaat dalam rangka melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Acuan: 21 (1994-2014).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 06 Jul 2018 03:41
Last Modified: 06 Jul 2018 03:41
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3339

Actions (login required)

View Item View Item