Tanggung jawab perusahaan penerbangan Lion Air terhadap barang milik penumpang yang rusak akibat pembobolan bagasi : contoh kasus putusan MA No 605/KPdt.Sus-BPSK/2012 / Edbert

Edber, Edber (2016) Tanggung jawab perusahaan penerbangan Lion Air terhadap barang milik penumpang yang rusak akibat pembobolan bagasi : contoh kasus putusan MA No 605/KPdt.Sus-BPSK/2012 / Edbert. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Angkutan udara merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan padatnya aktivitas angkutan di bandar udara berbagai masalah timbul salah satunya kerusakan bagasi milik penumpang Herlina yang kehilangan barang di bagasi pesawat Lion Air tujujan Jakarta - Semarang. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 dapat juga membuat dan membantu konsumen dengan memberikan tanggungjawab maskapai atau perusahaan penerbangan. Dari perlindungan ini sepatutnya harus menjamin keamanan barang yang dititipkan di bagasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Timbul permasalahan bagaimana pelaksanaan implementasi keputusan pengadilan Mahkamah Agung sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan penerbangan Lion Air atas kerusakaan bagasi terhadap penumpang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan didukung wawancara. Berdasarkan hasil analisis bahwa Lion Air telah melanggar Permenhub No. 77 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 dan sebanyak Rp. 4.000.000,00. Dalam Pasal 5 ayat (2) apabila tidak ditemukan dalam waktu 14 hari maka koper tersebut dinyatakan hilang maka pengangkut harus memberikan uang tunggu sebesar Rp. 200.000,00 jadi di dalam ini Lion Air tidak hanya memberikan ganti rugi tapi uang tunggu. Pemberian ganti rugi yang tertuang dalam Pasal tersebut dinilai kurang adil bagi korban karena nilai barang yang hilang melebihi dari ganti rugi yang diberikan, oleh karena Pasal tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Seharusnya perusahaan memberikan nilai yang sesuai dengan barang yang hilang. Pada Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen meminta putusan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 06 Jul 2018 03:43
Last Modified: 06 Jul 2018 03:43
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3342

Actions (login required)

View Item View Item