Hak Pekerja Atas Upah Dalam Proses PHK Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pdt-Sus-PHI/2019

Kosim, Kevin (2021) Hak Pekerja Atas Upah Dalam Proses PHK Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pdt-Sus-PHI/2019. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 1.Cover.pdf Download (61kB)
	Text 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (13kB)
	Text 4. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (12kB)
	Text 5. KATA PENGANTAR.pdf Download (74kB)
	Text 6. DAFTAR ISI.pdf Download (19kB)
	Text 7. ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text 8. DAFTAR SINGKATAN.pdf Download (7kB)
	Text 9. BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text 10. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text 11. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text 12. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text 13. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sering disebut dengan PHK adalah pemberhentian ataupun pengakhiran hubungan kerja para pekerja dengan pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekarang ini banyak sekali kasus mengenai PHK tersebut yang lebih spesifik yaitu kasus PHK secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengakhiri proses hubungan kerja secara satu arah saja, Tindakan itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam peraturan ketenagakerjaan yang tidak disarankan untuk melakukan PHK maupun secara sepihak atau tidak, pemberian upah dipastikan harus diberikan kepada para pekerja yaitu salah satunya adalah upah selama proses pemutusan hubungann kerja yang saya teliti dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pdt-Sus-PHI/2019, Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode penelitian normatif mengenai dihapuskannya upah selama proses pemutusan hubungan kerja yang belum terlalu jelas pengaturannya dalam undang-undang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah seharusnya mengenai peraturan tentang upah selama proses pemutusan hubungan kerja harus di berikan lebih jelas dalam undang-undang dikarenakan bila tidak akan menjadi banyak perbedaan pendapat di antara penegakan hukum sehingga pengusaha tidak bisa sewenang-wenang melakukan proses PHK dan tidak membayarkan upah tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunardi Lie ,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	25 Jan 2022 23:48
Last Modified:	25 Jan 2022 23:48
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/33727

Actions (login required)

View Item